Bupati Kampar Cek Pelaksanaan WFH di Sejumlah OPD pakai Sepeda Motor

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka memastikan pelaksanaan Work From Home (WFH) berjalan efektif serta pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, Jumat (29/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar melakukan pengecekan langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Kampar.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan publik tetap berjalan lancar meskipun sebagian pegawai melaksanakan tugas dengan sistem kerja fleksibel.

Bupati Kampar meninjau kehadiran pegawai, sistem pelayanan, serta kesiapan sarana pendukung yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari hasil pemantauan, pelayanan di kedua OPD tersebut tetap berjalan dengan baik dan masyarakat masih dapat memperoleh layanan secara maksimal.

Menariknya, dalam melakukan pengecekan tersebut Bupati Kampar menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi penggunaan anggaran serta upaya meningkatkan mobilitas dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Menurut Ahmad Yuzar, penggunaan sepeda motor dinilai lebih efektif untuk menjangkau berbagai lokasi pelayanan serta menjadi contoh penerapan budaya kerja yang sederhana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

“Kita ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sistem WFH harus tetap diimbangi dengan disiplin dan tanggung jawab aparatur, sehingga kualitas pelayanan publik tidak berkurang. Selain itu, semangat efisiensi juga harus diterapkan dalam setiap aktivitas pemerintahan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik, meningkatkan kedisiplinan aparatur, serta menerapkan prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional bagi masyarakat.(adv)