LKA Luhak Tambusai Kerahkan 1.500 Anak Kemenakan di Bawah Satu Komando untuk Jaga Hak Ulayat, Bukan Agenda Anarkis Memerangi Saudara Sendiri

Rokan Hulu | rakyattimes.id — Wakil Panglimo Harimau Melayu Luhak Tambusai (HMLT), Nirwanto, S.Pd.I., M.IP, menegaskan bahwa kehadiran sekitar 1.500 anak kemenakan Melayu Luhak Tambusai ke wilayah Afdelling 6, 7, dan 13 eks lahan PT Torganda pada Kamis, 7 Mei 2026, merupakan gerakan murni menjaga hak ulayat adat yang telah diberikan negara melalui mekanisme resmi.

Menurut Nirwanto, gerakan tersebut bukan aksi anarkis, bukan mobilisasi konflik horizontal, dan bukan upaya memerangi masyarakat sendiri, melainkan bentuk tanggung jawab anak kemenakan dalam menjaga marwah adat Luhak Tambusai.

“Kami hadir untuk meninjau dan mengamankan lahan yang telah diberikan negara melalui mekanisme resmi. Tidak ada niat anarkis, apalagi memerangi saudara sendiri,” tegasnya.

Baca Juga: Berkat Pengembangan UMKM PHR, Alun-Alun Desa Tanjung Sawit Bertransformasi Jadi Ikon Ekonomi Terbaik di Riau

Luhak Tambusai Adalah Payung Besar Adat, Bukan Sekat Administratif

Nirwanto menegaskan bahwa LKA Luhak Tambusai merupakan payung adat besar seluruh anak kemenakan Melayu di wilayah historis Luhak Tambusai, yang tidak boleh dipecah hanya karena batas administratif kecamatan modern.

“Luhak Tambusai adalah payung adat seluruh anak kemenakan Melayu Luhak Tambusai. Kita tidak terpecah oleh administrasi kecamatan. Kami siap duduk bersehamparan menerima seluruh anak kemenakan yang ingin bersama-sama mengelola hak ulayat yang telah resmi diserahkan melalui LKA Luhak Tambusai,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa ulayat harus ditempatkan dalam ruang adat dan musyawarah, bukan dibelokkan ke arah kepentingan ekonomi korporatif.

“Ini mekanisme balai adat, bukan ruang untuk kepentingan ekonomi maupun bisnis pribadi yang dibalut korporasi. Hak ulayat adalah marwah negeri, bukan komoditas bisnis,” lanjut Nirwanto.

Pengamanan Hak Ulayat Jadi Fokus Utama

HMLT menilai kehadiran ribuan massa adat justru bertujuan memastikan hak ulayat 20 persen yang telah diberikan melalui PT Agrinas benar-benar diamankan sesuai marwah adat dan keputusan resmi.

Gerakan tersebut disebut sebagai simbol kesatuan adat dari berbagai wilayah seperti Tambusai, Dalu-Dalu, Talikumain, Mahato, Rantau Panjang, hingga sebagian Rantau Kasai.

Kesepakatan Lapangan: Status Quo dan Mediasi Resmi

Ketegangan lapangan yang sempat memanas akhirnya berhasil diredam setelah para pihak mencapai kesepakatan bersama yang dibacakan langsung di tengah massa.

Kesepakatan tersebut menetapkan:

1. Lahan Afdelling 6, 7, dan 13 dalam kondisi status quo
2. Tidak ada panen dari pihak mana pun
3. Pengamanan dilakukan bersama
4. Mediasi lanjutan berlangsung Jumat, 8 Mei 2026 pukul 14.30 WIB di LKA Luhak Tambusai
5. Pelanggaran akan diproses secara hukum

HMLT Serukan Persatuan, Tolak Narasi Provokasi

Nirwanto mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun opini yang menyesatkan atau memecah belah anak kemenakan Melayu.

Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan secara bermartabat melalui hukum adat, musyawarah, dan persatuan.

“Kami membuka ruang bagi seluruh anak kemenakan untuk bersama-sama menjaga dan mengelola hak ulayat ini. Yang kami tolak adalah upaya pihak luar yang mencoba memperalat adat demi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Di tengah gugatan perdata yang masih berjalan, HMLT menegaskan bahwa perjuangan mereka tetap berada dalam koridor adat, hukum, dan persatuan masyarakat Melayu Luhak Tambusai. (AL/RTRohul)