Pemkab Kampar Gelar exit Meeting bersama BPK RI Perwakilan Riau

Bangkinang Kota – Tahap akhir dari pemeriksaan lapangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Kamis (30/4/2026).

Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T diwakili Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si memimpin rapat tersebut.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini bertujuan untuk mendengarkan penyampaian hasil temuan sementara serta poin-poin perbaikan dari tim pemeriksa. 

Pj Sekda Ardi Mardiansyah dalam arahannya menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk segera merespons dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

Ia menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah prioritas utama demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“Seluruh jajaran harus proaktif. Apa yang menjadi catatan tim BPK harus segera ditindaklanjuti sebelum laporan final diterbitkan. Ini adalah komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Penutupan agenda krusial ini ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah.

“Serah terima laporan ini menjadi titik awal bagi kita untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK. Saya instruksikan seluruh Kepala OPD agar segera menyelesaikan poin-poin yang menjadi catatan,” tutupnya.

Dengan selesainya exit meeting ini, Pemkab Kampar optimis dapat menyelesaikan seluruh administrasi keuangan tahun 2025 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan teknis, di antaranya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Kampar, serta seluruh Kepala Puskesmas. Kehadiran para pimpinan unit kerja ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi data terkait penggunaan anggaran di masing-masing instansi. (Adv)