PEKANBARU – Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mencegah perkawinan anak serta memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian.
Komitmen tersebut disampaikan Misharti saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru tentang Sinergitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak, Pemenuhan Hak Asuh Anak, serta Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
Kegiatan berlangsung di Balai Serindit, Aula Gubernuran Riau, Selasa (9/11), dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau Ir. S.F. Hariyanto, MT, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Padmilah, S.H.I., M.H., seluruh ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Riau, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap masih tingginya angka perkawinan anak serta kompleksitas persoalan sosial pascaperceraian yang kerap berdampak terhadap perempuan dan anak, termasuk di Kabupaten Kampar.
Perkawinan anak dapat berdampak pada terputusnya pendidikan, meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan dan persalinan, hingga persoalan sosial lainnya. Sementara itu, pascaperceraian, perempuan dan anak juga kerap menghadapi persoalan pemenuhan hak, mulai dari nafkah, kepastian hak asuh, hingga tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.
Melalui nota kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui kebijakan, pelayanan, dan putusan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan.
Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut melalui berbagai langkah konkret di daerah.
“Perkawinan anak dan penelantaran hak-hak perempuan serta anak pascaperceraian bukanlah masalah sepele yang bisa diselesaikan secara parsial. Ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti sinergi ini dengan memperkuat edukasi keluarga, mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta bersinergi erat dengan Pengadilan Agama di daerah,” ungkap Misharti.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan pendekatan menyeluruh dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, hingga orang tua.
Menurutnya, pemahaman agama yang komprehensif mengenai hakikat pernikahan, kesiapan membangun rumah tangga, serta tanggung jawab dalam keluarga perlu terus disosialisasikan secara luas hingga ke pelosok desa di Kabupaten Kampar.
Misharti berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama dapat semakin memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi ketika menghadapi persoalan hukum keluarga.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan dan sesi foto bersama.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap angka perkawinan anak dapat ditekan secara signifikan. Di sisi lain, perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian juga diharapkan semakin optimal demi mewujudkan masyarakat Kampar dan Provinsi Riau yang adil, sejahtera, dan bermartabat.(Adv)
Ikuti Kami di Halaman FACEBOOK RAKYAT TIMES dan TELEGRAM RAKYAT TIMES untuk mendapatkan informasi terupdate
***
Dapatkan info berita terbaru via Group Whatsapp RAKYAT TIMES
***
Ikuti INSTAGRAM RAKYAT TIMES untuk mendapatkan informasi terbaru dalam Gambar.



