Pj Bupati Firdaus Ikuti Rakor Bersama Pemprov Riau Terkait Karhutla secara Virtual

BANGKINANGKOTA(RakyatTimes.id) – Penjabat Bupati Kampar H.Muhammad Firdaus.SE.MM Ikuti Teleconference Rakor dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar terkait Karhutla secara virtual di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kampar pada Rabu (7/6).

Hadir mengikuti teleconference tersebut , Damdim 0313/KPR Letkol.Arh.Mulyadi . Wakapolres Kampar Kompol Andi Cakra Putra.SIK.MH. Kabag Ops Kompol May Tartika. Kasi Pidum Kejari Hari. Kalaksa Kampar Drs. Agustar, M.Si. Kasat Pol PP Kampar Arizon, SE. Kepala Damkar Hendri Dunan.

Gubernur Riau, H. Syamsuar, M.Si mengatakan bahwa kebutuhan helikopter water bombing berdasarkan sebaran kejadian karhutla dan keberadaan bandara di Provinsi Riau maka wilayah operasi dibagi atas 3 bagian. Wilayah operasi utara dengan home base Bandara Pinang Kampai Kota Dumai, wilayah operasi tengah sebagai main base di pangkalan udara Roesmin Nurjadin kota pekanbaru, wilayah operasi selatan dengan home base Bandara Japura Indragiri Hilir.

“Setiap home base dapat ditempatkan 2 hingga 3 helikopter waterbombing tergantung kebutuhan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tertentu” terang Gubri.

Ditambahkan Gubernur, daerah rawan/resiko tinggi bencana karhutla pada 12 kabupaten/ kota dan 134 kecamatan. Di Kampar terdapat 13 Kecamatan. Pekanbaru 4 kecamatan. Pelelawan 12 kecamatan. Siak 12 Kecamatan. Meranti 9 kecamatan. Bengkalis 11 kecamatan. Dumai 4 kecamatan. Rokan hilir 18 kecamatan . Rokan hulu 6 kecamatan. kuantan Singingi 14 kecamatan. Indragiri hulu 12 kecamatan.

Gubri juga mengatakan bahwa, langkah Provinsi Riau dalam antisopasi karhutla membentuk dan mengaktivkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan sampai di tingkat kelurahan/desa khususnya di Desa Kelurahan rawan bencana, menggunakan dash board lancang kuning Polda Riau, deteksi dini dan pencegahan lapangan titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat agar tidak membesar dan meluas, melakukan patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, menyiagakan seluruh sumber daya baik personil maupun sarana- prasarana kebakaran hutan dan lahan seperti alat berat escavator 12 unit mesin pompa pemadam, selang, kendaraan oprasional, sekat kanal,menara pemantau api, dan memastikan sarana tersebut berfungsi dengan baik.

Kendala penaggulangan karhutla ialah sebaran gambut di Provinsi Riau merupakan yang terluas di sumatera mencapai 5,095 juta hektar atau sekitar 52% dari total lahan gambut di pulau sumatera, kebakaran di wilayah perbukitan, kebakaran di wilayah perbatasan antar Provinsi, kebakaran di wilayah open akses/konsesnsi perusahaan, sumber air kering menyulitkan pemadaman.

Sementara itu, arahan Menkopolhukam dalam Antisipasi dan Penanganan Karhutla Tahun 2023. Prioritaskan upaya deteksi dan pencegahan dini Identifikasi wilayah yang rawan terbakar , tingkatkan patroli rutin dan pemadaman , tingkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat , Pantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG , alokasikan anggaran, tenaga dan sarpras penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing , Koordinasi antara K/L di tingkat pusat dan daerah untuk menyelaraskan peraturan , Penegakan hukum secara tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan , Penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis.

Tugas pemda terkait Instruksi Presiden No. 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan. Menyusun Peraturan Daerah Sistem penanggulangan karhutla, mengoptimalkan tugas & fungsi BPBD Provinsi. Mewajibkan pelaku usaha kehutanan dan pertanian memiliki SDM dan sarpras seta melaksanakan perangguiangan kartutla di wlayahnya. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha kehutanan dan pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan karhutla.

Kemudian juga Pemda diharapkan mengalokasikan biaya yang memadai dalam APBD baik rutin maupun BTT. Sebagai Komandan Satgas Karhutla dengan wakil dari TNI – POLRI kewilayahan dan BPBD.(INF)