Rapat Paripurna LKPJ 2022, Ketua DRPD Apresiasi Pemkab Inhu

INDRAGIRIHULU(RakyatTimes.id) – Rapat Paripurna DPRD Kab. Inhu dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 di Aula Lt. 2 Dinas Tenaga Kerja Kab. Indragiri Hulu, Kamis (30/3/2023).

Penyampaian LKPJ ini dihadiri oleh Wakil Bupati Inhu, Drs. H. Junaidi Rachmat M. Si; Ketua DPRD Kab. Inhu, Elda Suhanura, SH. MH; Wakil Ketua I DPRD Kab. Inhu, Masyrullah SP; Wakil Ketua II DPRD Kab. Inhu, Suwardi Ritonga; Sekretaris DPRD Kab. Inhu, Afrizal Dharma, Sekretaris Daerah Kab. Inhu, Ir. H. Hendrizal, M. Si Unsur Forkopimda, Pejabat di lingkungan Pemkab Inhu dan peserta rapat paripurna lainnya.

Rapat paripurna ini dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab. Inhu, Masyrullah. Dalam sambutannya beliau mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Pemda Inhu yang telah menunaikan tugasnya dalam hal ini terkait penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya, Wakil Bupati Inhu, Junaidi Rachmat memaparkan sambutan berupa pidato pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kab. Inhu Tahun 2022

Wabup Junaidi mengatakan, secara sistematis penyusunan dan penyampaian LKPJ diantaranya; Pertama, pendahuluan yang memuat dasar hukum, visi dan misi kepala daerah dan data umum daerah. Berdasarkan jumlah data dari Dinas Kependudukan dan Capil terjadi pertambahan penduduk Kab. Inhu yang tinggi sebesar 455.669 jiwa atau 5,30%, maka diperlukan upaya pengendalian penduduk. Angka pertumbuhan ini maaih tergolong tinggi karena masih diatas standar nasional yaitu sebesar 0,98% dan standar provinsi riau sebesar 2,52%.

Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama karena berpotensi menyebabkan sebagai masalah Kependudukan diantaranya kemiskinan. Pertumbuhan penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan migrasi.

Kedua, penjabaran APBD yang mana realisasi APBD yakni target pendapatan secara umum Rp.1,478 triliun lebih dan terealisasi Rp.1,460 triliun lebih atau 98,78%. Sementara, untuk belanja daerah dianggarkan Rp.1,694 triliun lebih dan terealisasi Rp 1,487 Triliun lebih atau 87,80%.

Ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang pelaksanaan urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan masing-masing organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya, yang keempat yaitu penyelenggaraan tugas pembantuan sesuai peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang telah disusun dalam laporan.

Rapat paripurna ini ditutup dengan penyerahan secara simbolis buku LKPJ Kepala Daerah oleh Wakil Bupati Inhu Drs. H. Junaidi Rachmat, M. Si kepada DPRD Inhu.(adv)